DINKOMINFO LAKSANAKAN KEGIATAN WORKSHOP PENYELENGGARAAN GOVERNMENT CHIEF INFORMATION OFFICER (GCIO) DAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

17 Desember 2019

KAJEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Workshop Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) dan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Selasa (17/12/19), bertempat di Aula Lantai 3 Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Acara dihadiri oleh para Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Pekalongan.

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalogan, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan sedang berupaya untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Selain Perpres 95 Tahun 2018 tersebut juga terdapat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika. Di dalam Permenkominfo Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 diatur mengenai penunjukan Government Chief Information Officer (GCIO). Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut GCIO adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah. GCIO Daerah berfungsi untuk menjamin keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah, pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik, pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik, serta pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik. Dengan adanya GCIO, pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari GCIO.
Workshop yang dimoderatori oleh Eka Iman Prabawa, SH.,M.Eng., Kepala Bidang Kehumasan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan kali ini menghadirkan dua narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, yaitu Drs. M. Agung Hikmati, M.Si., Kepala Bidang E-Government dan Djoko Pamungkas, Kepala Seksi Ekosistem E-Government.
Drs. M. Agung Hikmati, M.Si. dalam paparannya menyampaikan bahwa ancaman disrupsi itu nyata. Hal itu dibuktikan dengan tergantikannya bisnis konvensional menjadi bisnis berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, dalam birokrasi juga harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pelayanan publik semakin cepat dan efisien. Visi dan strategi Government 3.0 yaitu “The Happiness of All the People” akan tercapai dengan menerapkan strategi Transparent Government, Competent Government, dan Service-Oriented Government dengan menerapkan nilai Openness, Sharing, Communication, Collaboration. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menerbitkan Perda Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas.
Dalam paparannya, Djoko Pamungkas menyampaikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Dalam PP 71 Tahun 2019 mengatur hal-hal mengenai : kategori Penyelenggara Sistem Elektronik, Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik, Penghapusan dan/atau penutupan akses terhadap infromasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan, Penempatan Sistem Elektronik dan Data Elektronik, Pengawasan penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggaraan Agen Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Pengelolaan Nama Domain, Peran Pemerintah dalam penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta sanksi administratif. (red)