DISKUSI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI KABUPATEN PEKALONGAN

20 Februar1 2020

KAJEN – Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dalam memberikan pelayanan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian harus mempunyai langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pelayanan birokrasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Hal tersebut dibahas dalam Diskusi Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan pada Kamis (21/02/2020) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Diskusi dihadiri staf ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Drs. Achmad Muchlisin, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik,, Drs. Siti Masruroh, M.Si., Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Anis Rosidi, S.Sos., M.Si., Sekretaris Dinas, Supriyadi, SE.,MM., Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government, Abdul Azis, SE., M.Si., Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika, Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom, Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Informasi, Bambang Wijanarko, SIP, Kepala Seksi Tata Kelola E-Government, Fatrudin, SIP, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda, Tri Murwati, SH.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan sangat mendukung perubahan paradigma pelayanan birokrasi yaitu tata kelola pemerintahan yang berbasis keterbukaan informasi publik, tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi dan tata kelola pemerintahan berbasis single and open data system. Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun anggaran 2018 telah membangun infrastruktur jaringan fiber optic antar-OPD di kompleks alun-alun Kajen. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan e-Government juga telah disahkan. Pada tanggal 12 Februari 2020, Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilengkapi dengan fasilitas control room, ruang server, press room, studio dan pusat pelayanan informasi publik juga telah diresmikan oleh Bupati Pekalongan.

Dalam diskusi ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga mengharapkan dukungan semua pihak untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Sinergi antar-OPD sangat diperlukan karena untuk pengembangan dan pengintegrasian aplikasi dan data sangat dibutuhkan peran aktif dari OPD terkait. (red)