KAJEN - Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), selain kesiapan infrastruktur, juga yang terpenting segera dibenahi adalah berkaitan sumber daya manusia dan data. Hal ini dungkapkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si saat melaunching SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) dalam rapat dinas di aula lantai I Setda, Senin ( 07/06) siang. Rapat dinas sekaligus launching SPBE dihadiri pula wakil Bupati Ir. Arini HArimurti, Penjabat (Pj )Sekda Ir Bambang Irianto M.Si beserta para asisten dan staf ahli, para kepala OPD dan para camat.
Dijelaskan Bupati, launching SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) di kabupaten Pekalongan yang berupa banyak hal diantaranya command center, seluruh jejaring aplikasi nanti terpusat semua termasuk Kajen Satu Data. “ Semua kita sesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Kemudian yang paling penting ujungnya adalah untuk peningkatan pelayanan publik agar seluruh OPD yang terlibat di dalam pelayanan publik bisa melayani masyarakat dengan mudah, terbuka dan cepat. Prinsip, kita selenggarakan good governance dengan piranti egov (electronic Government). Ini jawaban terhadap perkembangan masyarakat, ”ujar Bupati.
Selanjutnya Bupati memaparkan 2 (dua) tugas utama yang diembankan kepadanya saat dilantik menjadi Bupati periode 2016 - 2021, yaitu penanggulangan rob dan penurunan angka kemiskinan. “ Alhamdulilah meskipun angka kemiskinan kita dari hampir 13 % sekarang sudah 9 %, Ini terkoreksi lagi karena pandemi. Saya kira tidak ada masalah. Penanggulangan rob masih jalan, kerjasama penanggulangan rob dengan Belanda masih jalan dan yang lebih penting skema pendanaannya sudah siap,” ucap Bupati pada rapat dinas tersebut.
Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati berpesan agar program lama yang baik dipertahankan, dan visi misi pemimpin baru harus dikembangkan. “Apa gunanya mempertahankan pola lama yang baik, kemudian mencari program baru yang lebih baik sesuai dengan visi misinya? Ternyata gunanya adalah untuk kebaikan dan kebaikan seterusnya,” tegasnya.
Selain itu, ada program yang harus dilanjutkan, seperti penanganan rob, pengawalan pasar Wiradesa, penyelesaian pasar Kedungwuni, sampai fasilitasi terhadap perguruan tinggi harus dilanjutkan. “ Kemudian hari ini sedang dikerjakan PLBK KOTAKU di Buaran senilai hampir 47 M, dan program-program lain baik yang menyangkut politik afirmasi kita untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.
Tak lupa dalam rapat dinas tersebut Bupati berpamitan dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh jajaran pemerintah kabupaten Pekalongan.
Senada dengan bupati, Wakil Bupati Ir Arini Harimurti juga mengucapkan terimakaish kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik. Terbukti dari banyaknya indikator yang merupakan indikasi sebuah keberhasilan. Termasuk baru-baru ini penghargaan WTP yang keenam kali, maupun prestasi-prestasi yang lainnya.
“ Monggo dilanjut apa yang sudah baik ini, dilanjutkan dengan mempersiapkan diri untuk mengikuti gaya baru,” pintanya.
Sementara itu Penjabat (Pj) Sekda Ir Bambang Irianto M.Si menerangkan rapat dinas kali ini juga akan dipaparkan kondisi situasi terakhir covid 19.
“Di kabupaten Pekalongan cukup mendapatkan apresiasi, beberapa minggu kemarin kita di posisi 2-3 terendah di Jawa Tengah. Tentu saja ini berkat kerjasama dan kerja keras, terutama kami mengapresiasi dijajaran kecamatan dengan forkopimcamnya. Yang kedua nanti akan dipaparkan oleh kepala Dinkominfo tentang Digitalisasi Pemerintah Daerah,” terang Sekda
Dalam paparannya, Kadinkes Setiawan Dwi Antoro SKM M Kes menyampaikan perkembangan covid 19 di kabupaten Pekalongan. “ Untuk angka kematian di kabupaten Pekalongan masih 3 terendah dari bawah. Angka kesembuhan meningkat, sampai minggu ini, 92,66%., “paparnya
Untuk pembagian zona, dijelaskan Kabupaten Pekalongan dari 19 kecamatan, saat ini zona merah tidak ada. Zona orange ada 16, Zona kuning 90 dan hijau 4389. Penilaian zonasi ini sudah tingkat RT. Sebagai upaya percepatan, kedepan upaya pencegahan akan digelorakan dalam hal ini vaksinasi covid 19.
Sedangkan sasaran imunisasi covid kabupaten Pekalongan total sebesar 605.921. Yang sudah dilakukan, untuk nakes sebanyak 2814 dan yang kedua untuk pelayan publik sebanyak 70.528.
“ Apa yang dilakukan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro seperti upaya tracking, testing, rakor di tingkat kecamatan luar biasa, kami pantau. Penegakan disiplin sampai ke pelosok desa, “ tambahnya
Selanjutnya kepala Dinkominfo Anis Rosidi Ssos.,M.Si dalam rapat dinas tersebut memaparkan perihal digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan selain merupakan konsekuensi IoT juga merupakan tuntutan daripada reformasi birokrasi yang dicanangkan MenPAN-RB. “Jadi digitalisasi pemerintahan di pemerintah daerah merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,’ jelas Anis.
Dan menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak simple. Bukan hanya merubah tatap muka menjadi virtual, namun berkaitan dengan mindset pola pikir dan budaya kerja ASN. Ditambahkan pula saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah pusat, yaitu literasi digital, tentang bagaimana agar seluruh masyarakat termasuk ASN, “melek” akan digital. (Ar-Kominfo)