• +62 285 381781
  • Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
Fadia – Riswadi Resmi Dilantik sebagai Bupati – Wakil Bupati Pekalongan

KAJEN –  Fadia Arafiq – Riswadi resmi menjadi Bupati  - Wakil Bupati Pekalongan setelah diambil sumpahnya dan dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (27/6/2021) pagi. Pelantikan dihadiri undangan terbatas dan disiarkan secara live streaming melalui channel  You Tube Pemprov Jawa Tengah.

Fadia – Riswadi dilantik sebagai Bupati Pekalongan  dan  Wakil Bupati Pekalongan setelah unggul dari pasangan Asip Kholbihi – Sumarwati dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2020. Sebelumnya, Fadia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan Periode Tahun 2011-2016 berpasangan dengan Bupati Antono.

Gubernur Ganjar Pranowo dalam sambutannya memberikan apresiasi karena pelantikan yang dilaksanakan pada Hari Minggu. “Begitu saya  diminta untuk melantik pada Hari Minggu, saya bersemangat. Sepertinya anda akan mengambil inisiatif dan mengikhlaskan diri tanpa kenal waktu, hari libur pun anda bekerja, Hari Minggu, untuk bekerja melayani rakyat,” ungkap Ganjar. Oleh karena itu, dia berharap  momen tersebut dapat dijadikan pengingat. “Mulai hari ini, anda bersama Bapak Riswadi akan membawa kapal Kabupaten Pekalongan untuk menyelesaikan persoalan, yang pas anda dilantik, situasinya bukan situasi yang baik-baik saja, situasinya yang tidak mudah,” tutur Ganjar.

pelantikan Bupati Pekalongan

(Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo saat melantik Hj. Fadia Arafiq dan H. Riswadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Periode 2021-2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang dan disiarkan melalui Channel Youtube Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Pekalongan, Minggu (27/6/2021) )

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyampaikan pesan-pesan, yang pertama, agar Bupati dan Wakil Bupati untuk pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme,serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pesan kedua, yaitu, tidak meminta  atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan. “ Saya ingatkan dari awal, jika birokrasi masih ke kiri dan ke kanan, seringkali off side, undang Tim Kopsurgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK.   Nanti akan dilihat mitigasi pencegahan korupsi  di daerah itu seperti apa. Kalau tidak gratifikasi bentuk-bentuk hadiah, biasanya komisi-komisi,” ujar Ganjar. 

Sektor-sektor yang rawan gratifikasi atau komisi di daerah, menurut Ganjar, antara lain lelang atau pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, dan perijinan. “Kalau jabatan diganti karena kompetensinya, monggo (silakan). Tapi tidak dengan jual beli jabatan,”imbuh Ganjar.

Pesan Ganjar lainnya terhadap Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan, yaitu, bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel  dalam melaksanakan tugas. “Layani masyarakat dengan  mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel, maka tugas Anda selesai,” jelas Ganjar.

Selain hal-hal tersebut, Ganjar juga berpesan kepada  Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang baru saja dilantik, siap-siap menjadi babunya  (pembantu) rakyat, bukan ndoronya (majikannya) rakyat. “Anda akan diperintah sesuai dengan janji-janji kampanye.  Belum mencari tempat tidur, belum mencari plasma konvalesen, belum mencari makanan warga yang diisolasi, bagaimana. Atau nanti jika anda disambati rumah sakit yang kekurangan oksigen. Siap-siap, maka jika kita gagal mencegah masyarakat  tetap berkeliaran tanpa  masker, maka ini alarm buat kita, bahaya,”  ujar Ganjar berpesan.

Pesan selanjutnya yaitu Menghindari pertentangan, conflict of interest dalam pelaksanaan tugas,  memberikan contoh kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-undang dalam pelaksanaan tugas terutama terhdap karyawan yang dalam pengawasan di lingkungan kerja. Dan akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kabupaten Pekalongan dan turut menjaga.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak (TP) PP PKK dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) Kabupaten Pekalongan oleh Ny. Atiqoh Ganjar Pranowo. Ny.Widi Roati Riswadi dilantik sebagai Ketua TP PKK  dan Bapak Mochtarudin Ashraf Abu sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan  Masa Bhakti 2021-2026. 


LAUNCHING SPBE, PERMUDAH LAYANAN  MASYARAKAT

KAJEN - Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), selain kesiapan infrastruktur, juga yang terpenting segera dibenahi adalah berkaitan sumber daya manusia dan data. Hal ini dungkapkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi SH.,M.Si saat melaunching SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) dalam rapat dinas di aula lantai I Setda, Senin ( 07/06) siang. Rapat dinas sekaligus launching SPBE dihadiri pula wakil Bupati Ir. Arini HArimurti, Penjabat (Pj )Sekda Ir Bambang Irianto M.Si beserta para asisten dan staf ahli, para kepala OPD dan para camat.

Dijelaskan Bupati, launching SPBE ( Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ) di kabupaten Pekalongan yang berupa banyak hal diantaranya command center, seluruh jejaring aplikasi nanti terpusat semua termasuk Kajen Satu Data. “ Semua kita sesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Kemudian yang paling penting ujungnya adalah untuk peningkatan pelayanan publik agar seluruh OPD yang terlibat di dalam pelayanan publik bisa melayani masyarakat dengan mudah, terbuka dan cepat. Prinsip, kita selenggarakan good governance dengan piranti egov (electronic Government). Ini jawaban terhadap perkembangan masyarakat, ”ujar Bupati.

Selanjutnya Bupati memaparkan 2 (dua) tugas utama yang diembankan kepadanya saat dilantik menjadi Bupati periode 2016 - 2021, yaitu penanggulangan rob dan penurunan angka kemiskinan. “ Alhamdulilah meskipun angka kemiskinan kita dari hampir 13 % sekarang sudah 9 %, Ini terkoreksi lagi karena pandemi. Saya kira tidak ada masalah. Penanggulangan rob masih jalan, kerjasama penanggulangan rob dengan Belanda masih jalan dan yang lebih penting skema pendanaannya sudah siap,” ucap Bupati pada rapat dinas tersebut.

Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati berpesan agar program lama yang baik dipertahankan, dan visi misi pemimpin baru harus dikembangkan. “Apa gunanya mempertahankan pola lama yang baik, kemudian mencari program baru yang lebih baik sesuai dengan visi misinya? Ternyata gunanya adalah untuk kebaikan dan kebaikan seterusnya,” tegasnya.

Selain itu, ada program yang harus dilanjutkan, seperti penanganan rob, pengawalan pasar Wiradesa, penyelesaian pasar Kedungwuni, sampai fasilitasi terhadap perguruan tinggi harus dilanjutkan. “ Kemudian hari ini sedang dikerjakan PLBK KOTAKU di Buaran senilai hampir 47 M, dan program-program lain baik yang menyangkut politik afirmasi kita untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” imbuhnya.

Tak lupa dalam rapat dinas tersebut Bupati berpamitan dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama seluruh jajaran pemerintah kabupaten Pekalongan.

Senada dengan bupati, Wakil Bupati Ir Arini Harimurti juga mengucapkan terimakaish kepada rekan-rekan yang selama ini telah bekerja dengan sangat baik. Terbukti dari banyaknya indikator yang merupakan indikasi sebuah keberhasilan. Termasuk baru-baru ini penghargaan WTP yang keenam kali, maupun prestasi-prestasi yang lainnya.

“ Monggo dilanjut apa yang sudah baik ini, dilanjutkan dengan mempersiapkan diri untuk mengikuti gaya baru,” pintanya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Sekda Ir Bambang Irianto M.Si menerangkan rapat dinas kali ini juga akan dipaparkan kondisi situasi terakhir covid 19.

“Di kabupaten Pekalongan cukup mendapatkan apresiasi, beberapa minggu kemarin kita di posisi 2-3 terendah di Jawa Tengah. Tentu saja ini berkat kerjasama dan kerja keras, terutama kami mengapresiasi dijajaran kecamatan dengan forkopimcamnya. Yang kedua nanti akan dipaparkan oleh kepala Dinkominfo tentang Digitalisasi Pemerintah Daerah,” terang Sekda

Dalam paparannya, Kadinkes Setiawan Dwi Antoro SKM M Kes menyampaikan perkembangan covid 19 di kabupaten Pekalongan. “ Untuk angka kematian di kabupaten Pekalongan masih 3 terendah dari bawah. Angka kesembuhan meningkat, sampai minggu ini, 92,66%., “paparnya

Untuk pembagian zona, dijelaskan Kabupaten Pekalongan dari 19 kecamatan, saat ini zona merah tidak ada. Zona orange ada 16, Zona kuning 90 dan hijau 4389. Penilaian zonasi ini sudah tingkat RT. Sebagai upaya percepatan, kedepan upaya pencegahan akan digelorakan dalam hal ini vaksinasi covid 19.
Sedangkan sasaran imunisasi covid kabupaten Pekalongan total sebesar 605.921. Yang sudah dilakukan, untuk nakes sebanyak 2814 dan yang kedua untuk pelayan publik sebanyak 70.528.

“ Apa yang dilakukan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro seperti upaya tracking, testing, rakor di tingkat kecamatan luar biasa, kami pantau. Penegakan disiplin sampai ke pelosok desa, “ tambahnya

Selanjutnya kepala Dinkominfo Anis Rosidi Ssos.,M.Si dalam rapat dinas tersebut memaparkan perihal digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan selain merupakan konsekuensi IoT juga merupakan tuntutan daripada reformasi birokrasi yang dicanangkan MenPAN-RB. “Jadi digitalisasi pemerintahan di pemerintah daerah merupakan salah satu perwujudan reformasi birokrasi melalui akselerasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,’ jelas Anis.

Dan menurutnya, digitalisasi pemerintahan tidak simple. Bukan hanya merubah tatap muka menjadi virtual, namun berkaitan dengan mindset pola pikir dan budaya kerja ASN. Ditambahkan pula saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah pusat, yaitu literasi digital, tentang bagaimana agar seluruh masyarakat termasuk ASN, “melek” akan digital. (Ar-Kominfo)


DINAS KOMINFO ADAKAN PELATIHAN PEMBUATAN EMAIL RESMI ASN  SECARA VIRTUAL

Kajen - Pada hari Kamis, (19/3), Dinas Komunikasi dan Informatika (DINKOMINFO) bersama Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan (BKD DIKLAT) mengadakan pelatihan pembuatan email resmi Aparatur Sipil negara (ASN). Kegiatan ini berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta berdasarkan surat Kepala BKN nomor 685/B-SI.01.01/SD/E.III/2021 tentang Persiapan Implementasi Single Sign On (SSO), Digital Signature (DS) Nasional dan Pemutakhiran Data Mandiri ASN, yaitu :

  1. Bahwa dalam rangka mendukung program percepatan proses pemutakhiran data mandiri ASN yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 agar instansi segera menyiapkan data email resmi yang memiliki domain go.id dan nomor telepon ASN.
  2. Masing-masing ASN harus memiliki 1 akun email resmi (tidak bisa digunakan oleh ASN lain) untuk aktivasi SSO, DS, dan MySAPK.

PEMASANGAN ROUTER METRO OLEH DINKOMINFO PROVINSI JAWA TENGAH

Kajen – Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan menerima kunjungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka setting router integrasi infrastruktur jaringan FO-Metro Kab/ Kota se-Jawa Tengah (29/01/2021). Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan integrasi layanan  TIK antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kab/ Kota se-Jawa Tengah serta antar Pemerintah Kab/ Kota se-Jawa Tengah.


PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS SELURUH ASN DINKOMINFO KAB. PEKALONGAN

KAJEN – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Anis Rosidi, S.Sos.,M.Si., beserta seluruh jajarannya, mulai dari Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala Seksi hari ini (21/1) menandatangani Pakta Integritas yang diantaranya berisi komitmen untuk pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap; bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel serta menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Penandatanganan tersebut nantinya diikuti secara serentak oleh seluruh PNS di Dinkominfo Kabupaten Pekalongan.


KEPALA DINKOMINFO KABUPATEN PEKALONGAN MENERIMA BUKU APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DARI BUPATI PEKALONGAN

KAJEN - sebagai salah satu dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2021,  Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan menerima Buku APBD tahun Anggaran 2021 dari Bupati Pekalongan, (19/1/2021),  bertempat di Aula lantai I Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan. Dalam APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2021, Dinkominfo  Kabupaten Pekalongan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 10.588.920.222 yang terdiri dari Belanja Operasi ( Belanja Pegawai dan Belanja Barang/jasa)  sebesar Rp. 7.847.780.400 dan Belanja Modal ( Peralatan/mesin, Gedung/Bangunan dan Aset Tetap lainnya)  sebesar Rp. 2.741.139.822,-


© 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. All Rights Reserved.