SEMARANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan mendampingi Wakil Bupati Pekalongan, H. Sukirman, dalam pelaksanaan tahap Uji Publik Penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di BPSDMD Jawa Tengah (26/11/2025).

Pendampingan ini merupakan bagian dari tugas Dinkominfo sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Pekalongan untuk memastikan seluruh proses penilaian berjalan sesuai standar, sekaligus memberikan dukungan data, dokumentasi, dan penjelasan teknis terkait pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Wakil Bupati menghadiri kegiatan tersebut mewakili Bupati Pekalongan, Ibu Fadia Arafiq, untuk memberikan penjelasan mengenai komitmen daerah dalam memperkuat transparansi dan layanan informasi.

Wakil Bupati didampingi tim Dinkominfo memberikan paparan di depan panelis yang berasal dari unsur akademisi dan dunia usaha, seperti Prof. Dr. Sri Puryono KS. M.P (Sekda Provinsi Jawa Tengah 2014-2019), Setiawan Hendra Kelana, S.Kom (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah) dan Dr. Nanik Qosidah, S.E., M.Ak (APINDO Jawa Tengah). Dalam tahap ini, Pemkab Pekalongan memperoleh sejumlah rekomendasi strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan informasi publik.

Dinkominfo menegaskan bahwa masukan tim penilai sangat penting sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, sistem, dan mekanisme layanan informasi di Kabupaten Pekalongan, termasuk dalam hal penguatan kanal digital yang menjadi sarana utama penyebarluasan informasi.

Wakil Bupati Sukirman juga menyampaikan bahwa hasil Indikator Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik tahun 2024 menunjukkan capaian positif, yaitu 83,5 poin. Angka tersebut menjadi bukti bahwa upaya Pemkab melalui Dinkominfo dalam menyediakan layanan informasi yang cepat, akurat, dan transparan telah mendapat apresiasi dari masyarakat.

Sebagai leading sector pengelolaan informasi publik, Dinkominfo berkomitmen memperkuat transformasi digital melalui konsep konvergensi digital, yaitu integrasi seluruh kanal resmi pemerintah daerah, mulai dari website, portal data, hingga media sosial.

Upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik serta memperbesar peluang Kabupaten Pekalongan meraih predikat terbaik dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Provinsi Jawa Tengah.