Radio Kota Santri (RKS) Dinkominfo Kabupaten Pekalongan memperkuat perannya sebagai media komunikasi publik melalui podcast “Ngopi Bareng Mas Kirman” yang digelar di Wisata Lolong Adventure, Kamis (10/09/2026). Dikemas secara interaktif, podcast ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan media daerah agar semakin adaptif terhadap perkembangan digital. Episode perdana tersebut terselenggara melalui sinergi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pengembangan RKS menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, media milik daerah perlu terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Kehadiran podcast dinilai dapat membuat penyampaian informasi pemerintahan berlangsung lebih komunikatif, interaktif, dan mudah diterima masyarakat.

"Ini merupakan sinergitas dalam hal kita mendorong penyiaran dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kita memiliki Radio Kota Santri sendiri, dan ini akan terus kita tingkatkan karena sarana ini penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat," ujar Sukirman.

Menurut Sukirman, format podcast juga memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi dua arah sehingga pemerintah dapat memperoleh berbagai masukan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat secara lebih langsung. Ke depan, keberlangsungan “Ngopi Bareng Mas Kirman” akan didukung melalui penguatan kolaborasi antara Pemkab Pekalongan, Dinkominfo, dan KPID Jawa Tengah.

Pembahasan dalam podcast nantinya tidak terbatas pada isu pemerintahan. RKS juga membuka ruang bagi narasumber dari berbagai bidang, seperti pengamat ekonomi dan politik, untuk mengulas persoalan strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata dan peluang investasi menjadi salah satu isu yang dapat diangkat. Selain itu, konsep dialog juga berpeluang dikembangkan dengan menghadirkan masyarakat secara langsung dalam suasana “ngopi bareng”, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Perwakilan KPID Provinsi Jawa Tengah, Huda, turut memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan RKS Dinkominfo Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, kehadiran ruang dialog semacam ini sejalan dengan prinsip penyiaran lokal yang sehat dan demokratis, terutama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta berinteraksi secara terbuka dengan pemerintah.

"Keberadaan program ini sangat bagus dan masuk dalam kategori tersebut. Semoga LPPL Radio Kota Santri ini bisa menjadi percontohan bagi LPPL di seluruh Jawa Tengah maupun di Indonesia," ungkap Huda.

KPID Jawa Tengah berharap RKS dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan inovasi penyiarannya secara berkelanjutan. Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta dukungan sarana dan prasarana juga dinilai penting agar RKS mampu menghasilkan produk jurnalistik yang semakin berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan media penyiaran yang dipadukan dengan platform digital, RKS Dinkominfo Kabupaten Pekalongan diharapkan semakin hadir sebagai ruang komunikasi publik yang informatif, interaktif, dan responsif. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan informasi mengenai pembangunan, kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat diterima masyarakat secara efektif, transparan, dan menjangkau lebih luas.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan melaksanakan latihan upacara bendera di halaman kantor Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan latihan diikuti oleh seluruh pegawai Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dengan penuh disiplin dan semangat. Latihan ini bertujuan untuk menyamakan gerakan, tata urutan pelaksanaan upacara, serta meningkatkan kesiapan seluruh peserta agar pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan khidmat.

Selain sebagai persiapan teknis, latihan upacara juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kekompakan di lingkungan kerja. Melalui latihan yang dilakukan secara bersama-sama, seluruh peserta diharapkan dapat memahami peran dan tugas masing-masing saat pelaksanaan upacara berlangsung.

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara perlu dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

Melalui kegiatan latihan ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berharap pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dapat berjalan optimal. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Geoportal dalam Rangka Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 pada tanggal 4–5 Agustus 2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Paijal Imron, S.IP., ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah yang memberikan materi terkait pengelolaan data geospasial dan pemanfaatan Geoportal.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan, pemutakhiran, dan publikasi data geospasial melalui Geoportal Kabupaten Pekalongan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan data geospasial yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses.

Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data di Kabupaten Pekalongan.

Keluarga Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan Jalan Sehat, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh ASN, pegawai non-ASN, serta mahasiswa dan siswa magang ini menjadi momentum untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Jalan sehat dilaksanakan mengelilingi kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan dengan penuh semangat dan antusiasme.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan yang menganjurkan pelaksanaan aktivitas fisik bagi ASN dan masyarakat sebagai upaya menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, serta memperkuat semangat kebersamaan.

Setelah menyelesaikan rute jalan sehat, peserta menikmati hidangan ringan yang telah disediakan dan mengikuti pembagian doorprize yang semakin menambah semarak suasana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat hidup sehat, gotong royong, dan nasionalisme terus tumbuh dalam menyambut Bulan Kemerdekaan serta peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan terus memperkuat upaya pencegahan peredaran rokok ilegal melalui kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang diselenggarakan di kawasan wisata Pinus Siampel, Desa Bedagung, Kecamatan Paninggaran, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang didukung oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut diikuti oleh pengelola desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta dampak peredaran rokok ilegal.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal, ketentuan di bidang cukai, serta dampak negatif yang ditimbulkan akibat peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkannya.

Pemilihan kawasan wisata Pinus Siampel sebagai lokasi kegiatan tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki Kecamatan Paninggaran. Sebagai wilayah yang seluruh desanya telah berkembang menjadi desa wisata, Paninggaran memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata.

Melalui pendekatan yang melibatkan pengelola desa wisata, Pokdarwis, dan pelaku UMKM, diharapkan pesan mengenai pentingnya pemberantasan rokok ilegal dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai, serta mendukung pemanfaatan DBHCHT yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah, Bea Cukai, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan rokok ilegal dapat berjalan semakin efektif sekaligus mendorong kemajuan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Sosialisasi Keamanan Informasi: Identifikasi dan Mitigasi Kerentanan pada Website bagi Agen Insiden Siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinkominfo Kabupaten Pekalongan pada Senin (27/7/2026) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga keamanan sistem elektronik pemerintah daerah.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keamanan informasi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang mampu melakukan pemantauan serta penanganan awal terhadap berbagai potensi ancaman siber yang dapat mengganggu layanan pemerintahan.

Sosialisasi menghadirkan Ryan Fabella, S.T., C.E.H. sebagai narasumber. Kehadirannya merupakan bentuk apresiasi atas pelaksanaan Program VVIP Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah mendukung peningkatan kesadaran dan kapasitas keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam pemaparannya, peserta diberikan pemahaman mengenai identifikasi kerentanan pada website, langkah-langkah mitigasi risiko keamanan informasi, serta pentingnya deteksi dini terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu sistem elektronik. Selain itu, peserta juga mendapatkan wawasan terkait praktik-praktik keamanan informasi yang perlu diterapkan dalam pengelolaan website dan sistem elektronik pemerintah.

Melalui kegiatan ini, Agen Insiden Siber diharapkan semakin memahami tugas dan perannya dalam memantau sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah, mendeteksi anomali atau potensi kerentanan, melakukan verifikasi terhadap temuan, serta mengawal proses mitigasi yang dilakukan oleh pengelola sistem. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan siber dan menjaga keberlangsungan layanan digital pemerintah.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinkominfo terus berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan terpercaya bagi masyarakat.

Radio Kota Santri (RKS) Dinkominfo Kabupaten Pekalongan memperkuat perannya sebagai media komunikasi publik melalui podcast “Ngopi Bareng Mas Kirman” yang digelar di Wisata Lolong Adventure, Kamis (10/09/2026). Dikemas secara interaktif, podcast ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan media daerah agar semakin adaptif terhadap perkembangan digital. Episode perdana tersebut terselenggara melalui sinergi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pengembangan RKS menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, media milik daerah perlu terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Kehadiran podcast dinilai dapat membuat penyampaian informasi pemerintahan berlangsung lebih komunikatif, interaktif, dan mudah diterima masyarakat.

"Ini merupakan sinergitas dalam hal kita mendorong penyiaran dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kita memiliki Radio Kota Santri sendiri, dan ini akan terus kita tingkatkan karena sarana ini penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat," ujar Sukirman.

Menurut Sukirman, format podcast juga memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi dua arah sehingga pemerintah dapat memperoleh berbagai masukan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat secara lebih langsung. Ke depan, keberlangsungan “Ngopi Bareng Mas Kirman” akan didukung melalui penguatan kolaborasi antara Pemkab Pekalongan, Dinkominfo, dan KPID Jawa Tengah.

Pembahasan dalam podcast nantinya tidak terbatas pada isu pemerintahan. RKS juga membuka ruang bagi narasumber dari berbagai bidang, seperti pengamat ekonomi dan politik, untuk mengulas persoalan strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata dan peluang investasi menjadi salah satu isu yang dapat diangkat. Selain itu, konsep dialog juga berpeluang dikembangkan dengan menghadirkan masyarakat secara langsung dalam suasana “ngopi bareng”, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Perwakilan KPID Provinsi Jawa Tengah, Huda, turut memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan RKS Dinkominfo Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, kehadiran ruang dialog semacam ini sejalan dengan prinsip penyiaran lokal yang sehat dan demokratis, terutama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta berinteraksi secara terbuka dengan pemerintah.

"Keberadaan program ini sangat bagus dan masuk dalam kategori tersebut. Semoga LPPL Radio Kota Santri ini bisa menjadi percontohan bagi LPPL di seluruh Jawa Tengah maupun di Indonesia," ungkap Huda.

KPID Jawa Tengah berharap RKS dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan inovasi penyiarannya secara berkelanjutan. Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta dukungan sarana dan prasarana juga dinilai penting agar RKS mampu menghasilkan produk jurnalistik yang semakin berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan media penyiaran yang dipadukan dengan platform digital, RKS Dinkominfo Kabupaten Pekalongan diharapkan semakin hadir sebagai ruang komunikasi publik yang informatif, interaktif, dan responsif. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan informasi mengenai pembangunan, kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat diterima masyarakat secara efektif, transparan, dan menjangkau lebih luas.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan melaksanakan latihan upacara bendera di halaman kantor Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan latihan diikuti oleh seluruh pegawai Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dengan penuh disiplin dan semangat. Latihan ini bertujuan untuk menyamakan gerakan, tata urutan pelaksanaan upacara, serta meningkatkan kesiapan seluruh peserta agar pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan khidmat.

Selain sebagai persiapan teknis, latihan upacara juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kekompakan di lingkungan kerja. Melalui latihan yang dilakukan secara bersama-sama, seluruh peserta diharapkan dapat memahami peran dan tugas masing-masing saat pelaksanaan upacara berlangsung.

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara perlu dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

Melalui kegiatan latihan ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berharap pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dapat berjalan optimal. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Geoportal dalam Rangka Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 pada tanggal 4–5 Agustus 2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Paijal Imron, S.IP., ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah yang memberikan materi terkait pengelolaan data geospasial dan pemanfaatan Geoportal.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan, pemutakhiran, dan publikasi data geospasial melalui Geoportal Kabupaten Pekalongan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan data geospasial yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses.

Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data di Kabupaten Pekalongan.

Keluarga Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan Jalan Sehat, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh ASN, pegawai non-ASN, serta mahasiswa dan siswa magang ini menjadi momentum untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Jalan sehat dilaksanakan mengelilingi kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan dengan penuh semangat dan antusiasme.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan yang menganjurkan pelaksanaan aktivitas fisik bagi ASN dan masyarakat sebagai upaya menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, serta memperkuat semangat kebersamaan.

Setelah menyelesaikan rute jalan sehat, peserta menikmati hidangan ringan yang telah disediakan dan mengikuti pembagian doorprize yang semakin menambah semarak suasana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat hidup sehat, gotong royong, dan nasionalisme terus tumbuh dalam menyambut Bulan Kemerdekaan serta peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan terus memperkuat upaya pencegahan peredaran rokok ilegal melalui kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal yang diselenggarakan di kawasan wisata Pinus Siampel, Desa Bedagung, Kecamatan Paninggaran, Kamis (30/7/2026).

Kegiatan yang didukung oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tersebut diikuti oleh pengelola desa wisata, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta unsur masyarakat lainnya. Keterlibatan berbagai pihak ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta dampak peredaran rokok ilegal.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan edukasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal, ketentuan di bidang cukai, serta dampak negatif yang ditimbulkan akibat peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara dan pembangunan daerah. Masyarakat juga diajak untuk berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan rokok ilegal dengan tidak membeli, menjual, maupun mengedarkannya.

Pemilihan kawasan wisata Pinus Siampel sebagai lokasi kegiatan tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki Kecamatan Paninggaran. Sebagai wilayah yang seluruh desanya telah berkembang menjadi desa wisata, Paninggaran memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis pariwisata.

Melalui pendekatan yang melibatkan pengelola desa wisata, Pokdarwis, dan pelaku UMKM, diharapkan pesan mengenai pentingnya pemberantasan rokok ilegal dapat tersampaikan secara lebih luas kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus menggencarkan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga iklim usaha yang sehat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai, serta mendukung pemanfaatan DBHCHT yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi antara pemerintah, Bea Cukai, Pokdarwis, pelaku UMKM, dan masyarakat, diharapkan upaya pemberantasan rokok ilegal dapat berjalan semakin efektif sekaligus mendorong kemajuan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Sosialisasi Keamanan Informasi: Identifikasi dan Mitigasi Kerentanan pada Website bagi Agen Insiden Siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinkominfo Kabupaten Pekalongan pada Senin (27/7/2026) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia dalam menjaga keamanan sistem elektronik pemerintah daerah.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keamanan informasi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan sumber daya manusia yang mampu melakukan pemantauan serta penanganan awal terhadap berbagai potensi ancaman siber yang dapat mengganggu layanan pemerintahan.

Sosialisasi menghadirkan Ryan Fabella, S.T., C.E.H. sebagai narasumber. Kehadirannya merupakan bentuk apresiasi atas pelaksanaan Program VVIP Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah mendukung peningkatan kesadaran dan kapasitas keamanan siber di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam pemaparannya, peserta diberikan pemahaman mengenai identifikasi kerentanan pada website, langkah-langkah mitigasi risiko keamanan informasi, serta pentingnya deteksi dini terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu sistem elektronik. Selain itu, peserta juga mendapatkan wawasan terkait praktik-praktik keamanan informasi yang perlu diterapkan dalam pengelolaan website dan sistem elektronik pemerintah.

Melalui kegiatan ini, Agen Insiden Siber diharapkan semakin memahami tugas dan perannya dalam memantau sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah, mendeteksi anomali atau potensi kerentanan, melakukan verifikasi terhadap temuan, serta mengawal proses mitigasi yang dilakukan oleh pengelola sistem. Peran tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan siber dan menjaga keberlangsungan layanan digital pemerintah.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinkominfo terus berkomitmen memperkuat tata kelola keamanan informasi dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan terpercaya bagi masyarakat.