KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Forum Satu Data 2026 yang digelar di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (21/9/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam tata kelola data.

Menurutnya, capaian sejumlah indikator Satu Data Kabupaten Pekalongan saat ini masih perlu ditingkatkan. Namun, kondisi tersebut hendaknya tidak menjadi alasan untuk patah semangat, melainkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara bersama-sama.

“Kita memang sudah maju cukup jauh, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki. Tidak perlu patah semangat. Kita lihat bersama bahwa memperbaiki tata kelola pemerintahan memang tidak mudah, apalagi kita sebagai ASN,” ujarnya.

Yulian berharap Forum Satu Data tidak berhenti pada kegiatan diskusi dan mendengarkan paparan narasumber semata. Forum tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk penyusunan roadmap, pembagian tugas, target waktu, serta indikator keberhasilan yang jelas.

Ia menekankan, perbaikan tata kelola pemerintahan harus dimulai dari internal birokrasi. Para ASN yang memiliki peran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diminta memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dampak serta didukung analisis yang jelas.

“Ketika membuat kegiatan, basisnya harus data. Persoalannya apa, datanya apa, intervensinya apa, itu harus jelas,” tegasnya.

Menurut Yulian, penerapan kebijakan berbasis data juga menjadi bagian penting dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Pekalongan. Salah satunya melalui gagasan “Laboratorium Kemiskinan” yang sedang dikembangkan bersama Bappeda sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.

“Yang paling utama adalah bagaimana kita membangun ekosistem data. Dan yang lebih penting lagi, setiap kebijakan dan setiap program kita harus berbasis data, berbasis bukti atau evidence-based policy,” katanya.

Yulian juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan Satu Data bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya.

Secara regulasi, Pemkab Pekalongan telah memiliki landasan melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

“Rumahnya sudah ada. Ibaratnya, rumahnya sudah selesai, tinggal eksekusinya yang belum. Ini tergantung pada keseriusan kita semua,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., menjelaskan bahwa Forum Satu Data digelar untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pekalongan.

Melalui forum tersebut, koordinasi antarpihak diharapkan semakin aktif, disertai komitmen untuk melakukan perbaikan data secara berkelanjutan. Data yang dihasilkan nantinya menjadi basis dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi, hingga pelaporan.

Dari sembilan indikator yang menjadi bagian evaluasi, Supriyadi menyebut masih terdapat kelemahan pada indikator yang berkaitan dengan perencanaan dan pengumpulan data.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan komitmen dalam memperbaiki kualitas data.

“Kami berharap seluruh produsen data dapat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan data secara keseluruhan. Kami sebagai wali data juga memiliki komitmen yang sama,” katanya.

Menurutnya, data yang berkualitas tidak hanya penting untuk memenuhi indikator evaluasi Satu Data, tetapi juga harus dapat dipertukarkan dan dimanfaatkan bersama untuk mendukung program serta kegiatan pembangunan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus memperbaiki kualitas data, kemudian membangun komitmen bersama agar data yang tersedia dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program maupun kegiatan pembangunan ke depan,” pungkasnya.

SLEMAN – Guna memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif, transparan, dan terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan melaksanakan studi tiru ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, pada Kamis (17/9/2026).

Fokus utama dari studi tiru ini adalah mempelajari pengelolaan layanan aduan masyarakat yang telah berhasil diterapkan oleh Dinkominfo Kabupaten Sleman, baik melalui kanal SP4N-LAPOR!, aplikasi Lapor Sleman, maupun integrasi aduan di media sosial. Selain itu, studi tiru juga mencakup pembelajaran mengenai penerapan pemerintahan digital serta pengembangan konsep Smart City di Kabupaten Sleman.

Rombongan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, S.E.,M.M didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom, Plt. Kepala Bidang E-Government Rois Kurnia Dinna, S.Kom dan staf terkait. Rombongan diterima langsung oleh Dedy Dwi Cahyono, S.Kom selaku Kabid Layanan E-Government dan Persandian sekaligus Plt. Kabid PIKP.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, S.E.,M.M menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan aduan menjadi prioritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas.

“Karena menurut saya, layanan aduan itu ada untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Jadi ini menjadi wadah yang baik, supaya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah berjalan dengan lancar,” jelas Supriyadi.

Supriyadi melanjutkan, dengan adanya studi tiru kali ini, diharapkan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan bisa meningkatkan Layanan Aduan dengan tata kelola yang lebih baik lagi, seperti di Dinkominfo Kabupaten Sleman.

“Kami melihat pengelolaan layanan pengaduan disini sudah bagus, sehingga ini menjadi rujukan bagi kami untuk melakukan studi tiru tentang tata kelola pengaduan,” ujarnya.

Sementara itu dalam paparanya, Kabid Layanan E-Government dan Persandian sekaligus Kabid PIKP Dwi Cahyono, S.Kom menyampaikan bahwa konsep awal layanan aduan Lapor Sleman itu bukan suatu sistem, melainkan hanya layanan aduan saja bagi masyarakat. Tetapi mengingat banyaknya aduan dari masyarakat, akhirnya Lapor Sleman ini bisa semakin berkembang dan kuat tata kelolanya, sampai mempunyai pejabat penghubung dan admin di setiap OPD.

“Karena aduan di Sleman itu banyak, kadi penguatannya tidak hanya sekedar pada teknologinya saja, tetapi tata kelolanya juga. Ini yang kami sampaikan mengapa kami sampai punya pejabat penghubung dan admin di setiap organisasi perangkat daerah,” ungkap Dwi Cahyono.

Selain itu, lanjut Dwi Cahyono, untuk memperkuat tata kelola layanan aduan. Semua pejabat pengelola dan admin di OPD akan dilakukan evaluasi setiap satu bulan sekali, tiga bulan sekali sampai ke per semester sekali.

“Hal ini kami lakukan untuk memperkuat sistem tata kelola, yang kemudian evaluasi tersebut akan kami sampaikan ke tingkat pimpinan untuk dilakukan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang ada di layanan aduan Lapor Sleman” pungkasnya.

Melalui studi tiru ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk melakukan perbaikan terkait layanan aduan, serta penguatan tata kelola yang lebih baik lagi.

Kegiatan studi tiru tersebut diakhiri dengan diskusi teknis, tukar cindera mata dan foto bersama.

Radio Kota Santri (RKS) Dinkominfo Kabupaten Pekalongan memperkuat perannya sebagai media komunikasi publik melalui podcast “Ngopi Bareng Mas Kirman” yang digelar di Wisata Lolong Adventure, Kamis (10/09/2026). Dikemas secara interaktif, podcast ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan media daerah agar semakin adaptif terhadap perkembangan digital. Episode perdana tersebut terselenggara melalui sinergi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pengembangan RKS menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, media milik daerah perlu terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Kehadiran podcast dinilai dapat membuat penyampaian informasi pemerintahan berlangsung lebih komunikatif, interaktif, dan mudah diterima masyarakat.

"Ini merupakan sinergitas dalam hal kita mendorong penyiaran dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kita memiliki Radio Kota Santri sendiri, dan ini akan terus kita tingkatkan karena sarana ini penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat," ujar Sukirman.

Menurut Sukirman, format podcast juga memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi dua arah sehingga pemerintah dapat memperoleh berbagai masukan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat secara lebih langsung. Ke depan, keberlangsungan “Ngopi Bareng Mas Kirman” akan didukung melalui penguatan kolaborasi antara Pemkab Pekalongan, Dinkominfo, dan KPID Jawa Tengah.

Pembahasan dalam podcast nantinya tidak terbatas pada isu pemerintahan. RKS juga membuka ruang bagi narasumber dari berbagai bidang, seperti pengamat ekonomi dan politik, untuk mengulas persoalan strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata dan peluang investasi menjadi salah satu isu yang dapat diangkat. Selain itu, konsep dialog juga berpeluang dikembangkan dengan menghadirkan masyarakat secara langsung dalam suasana “ngopi bareng”, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Perwakilan KPID Provinsi Jawa Tengah, Huda, turut memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan RKS Dinkominfo Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, kehadiran ruang dialog semacam ini sejalan dengan prinsip penyiaran lokal yang sehat dan demokratis, terutama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta berinteraksi secara terbuka dengan pemerintah.

"Keberadaan program ini sangat bagus dan masuk dalam kategori tersebut. Semoga LPPL Radio Kota Santri ini bisa menjadi percontohan bagi LPPL di seluruh Jawa Tengah maupun di Indonesia," ungkap Huda.

KPID Jawa Tengah berharap RKS dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan inovasi penyiarannya secara berkelanjutan. Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta dukungan sarana dan prasarana juga dinilai penting agar RKS mampu menghasilkan produk jurnalistik yang semakin berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan media penyiaran yang dipadukan dengan platform digital, RKS Dinkominfo Kabupaten Pekalongan diharapkan semakin hadir sebagai ruang komunikasi publik yang informatif, interaktif, dan responsif. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan informasi mengenai pembangunan, kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat diterima masyarakat secara efektif, transparan, dan menjangkau lebih luas.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan melaksanakan latihan upacara bendera di halaman kantor Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan latihan diikuti oleh seluruh pegawai Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dengan penuh disiplin dan semangat. Latihan ini bertujuan untuk menyamakan gerakan, tata urutan pelaksanaan upacara, serta meningkatkan kesiapan seluruh peserta agar pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan khidmat.

Selain sebagai persiapan teknis, latihan upacara juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kekompakan di lingkungan kerja. Melalui latihan yang dilakukan secara bersama-sama, seluruh peserta diharapkan dapat memahami peran dan tugas masing-masing saat pelaksanaan upacara berlangsung.

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara perlu dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

Melalui kegiatan latihan ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berharap pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dapat berjalan optimal. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Geoportal dalam Rangka Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 pada tanggal 4–5 Agustus 2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Paijal Imron, S.IP., ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah yang memberikan materi terkait pengelolaan data geospasial dan pemanfaatan Geoportal.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan, pemutakhiran, dan publikasi data geospasial melalui Geoportal Kabupaten Pekalongan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan data geospasial yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses.

Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data di Kabupaten Pekalongan.

Keluarga Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan Jalan Sehat, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh ASN, pegawai non-ASN, serta mahasiswa dan siswa magang ini menjadi momentum untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Jalan sehat dilaksanakan mengelilingi kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan dengan penuh semangat dan antusiasme.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan yang menganjurkan pelaksanaan aktivitas fisik bagi ASN dan masyarakat sebagai upaya menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, serta memperkuat semangat kebersamaan.

Setelah menyelesaikan rute jalan sehat, peserta menikmati hidangan ringan yang telah disediakan dan mengikuti pembagian doorprize yang semakin menambah semarak suasana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat hidup sehat, gotong royong, dan nasionalisme terus tumbuh dalam menyambut Bulan Kemerdekaan serta peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Forum Satu Data 2026 yang digelar di Aula Setda Lantai 1 Kabupaten Pekalongan, Senin (21/9/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa masih terdapat ruang yang luas untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, termasuk dalam tata kelola data.

Menurutnya, capaian sejumlah indikator Satu Data Kabupaten Pekalongan saat ini masih perlu ditingkatkan. Namun, kondisi tersebut hendaknya tidak menjadi alasan untuk patah semangat, melainkan menjadi momentum untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara bersama-sama.

“Kita memang sudah maju cukup jauh, tetapi masih banyak yang harus diperbaiki. Tidak perlu patah semangat. Kita lihat bersama bahwa memperbaiki tata kelola pemerintahan memang tidak mudah, apalagi kita sebagai ASN,” ujarnya.

Yulian berharap Forum Satu Data tidak berhenti pada kegiatan diskusi dan mendengarkan paparan narasumber semata. Forum tersebut harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret, termasuk penyusunan roadmap, pembagian tugas, target waktu, serta indikator keberhasilan yang jelas.

Ia menekankan, perbaikan tata kelola pemerintahan harus dimulai dari internal birokrasi. Para ASN yang memiliki peran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) diminta memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan memiliki dampak serta didukung analisis yang jelas.

“Ketika membuat kegiatan, basisnya harus data. Persoalannya apa, datanya apa, intervensinya apa, itu harus jelas,” tegasnya.

Menurut Yulian, penerapan kebijakan berbasis data juga menjadi bagian penting dalam penyusunan program pembangunan Kabupaten Pekalongan. Salah satunya melalui gagasan “Laboratorium Kemiskinan” yang sedang dikembangkan bersama Bappeda sebagai bagian dari upaya membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy.

“Yang paling utama adalah bagaimana kita membangun ekosistem data. Dan yang lebih penting lagi, setiap kebijakan dan setiap program kita harus berbasis data, berbasis bukti atau evidence-based policy,” katanya.

Yulian juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan Satu Data bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika maupun Badan Pusat Statistik (BPS). Seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memiliki peran sesuai tugas dan kewenangannya.

Secara regulasi, Pemkab Pekalongan telah memiliki landasan melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

“Rumahnya sudah ada. Ibaratnya, rumahnya sudah selesai, tinggal eksekusinya yang belum. Ini tergantung pada keseriusan kita semua,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., menjelaskan bahwa Forum Satu Data digelar untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Pekalongan.

Melalui forum tersebut, koordinasi antarpihak diharapkan semakin aktif, disertai komitmen untuk melakukan perbaikan data secara berkelanjutan. Data yang dihasilkan nantinya menjadi basis dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi, hingga pelaporan.

Dari sembilan indikator yang menjadi bagian evaluasi, Supriyadi menyebut masih terdapat kelemahan pada indikator yang berkaitan dengan perencanaan dan pengumpulan data.
Karena itu, pihaknya mendorong seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan komitmen dalam memperbaiki kualitas data.

“Kami berharap seluruh produsen data dapat berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan data secara keseluruhan. Kami sebagai wali data juga memiliki komitmen yang sama,” katanya.

Menurutnya, data yang berkualitas tidak hanya penting untuk memenuhi indikator evaluasi Satu Data, tetapi juga harus dapat dipertukarkan dan dimanfaatkan bersama untuk mendukung program serta kegiatan pembangunan.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus memperbaiki kualitas data, kemudian membangun komitmen bersama agar data yang tersedia dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program maupun kegiatan pembangunan ke depan,” pungkasnya.

SLEMAN – Guna memperkuat sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif, transparan, dan terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan melaksanakan studi tiru ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, pada Kamis (17/9/2026).

Fokus utama dari studi tiru ini adalah mempelajari pengelolaan layanan aduan masyarakat yang telah berhasil diterapkan oleh Dinkominfo Kabupaten Sleman, baik melalui kanal SP4N-LAPOR!, aplikasi Lapor Sleman, maupun integrasi aduan di media sosial. Selain itu, studi tiru juga mencakup pembelajaran mengenai penerapan pemerintahan digital serta pengembangan konsep Smart City di Kabupaten Sleman.

Rombongan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, S.E.,M.M didampingi Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom, Plt. Kepala Bidang E-Government Rois Kurnia Dinna, S.Kom dan staf terkait. Rombongan diterima langsung oleh Dedy Dwi Cahyono, S.Kom selaku Kabid Layanan E-Government dan Persandian sekaligus Plt. Kabid PIKP.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan Supriyadi, S.E.,M.M menyampaikan bahwa peningkatan kualitas layanan aduan menjadi prioritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas.

“Karena menurut saya, layanan aduan itu ada untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Jadi ini menjadi wadah yang baik, supaya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah berjalan dengan lancar,” jelas Supriyadi.

Supriyadi melanjutkan, dengan adanya studi tiru kali ini, diharapkan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan bisa meningkatkan Layanan Aduan dengan tata kelola yang lebih baik lagi, seperti di Dinkominfo Kabupaten Sleman.

“Kami melihat pengelolaan layanan pengaduan disini sudah bagus, sehingga ini menjadi rujukan bagi kami untuk melakukan studi tiru tentang tata kelola pengaduan,” ujarnya.

Sementara itu dalam paparanya, Kabid Layanan E-Government dan Persandian sekaligus Kabid PIKP Dwi Cahyono, S.Kom menyampaikan bahwa konsep awal layanan aduan Lapor Sleman itu bukan suatu sistem, melainkan hanya layanan aduan saja bagi masyarakat. Tetapi mengingat banyaknya aduan dari masyarakat, akhirnya Lapor Sleman ini bisa semakin berkembang dan kuat tata kelolanya, sampai mempunyai pejabat penghubung dan admin di setiap OPD.

“Karena aduan di Sleman itu banyak, kadi penguatannya tidak hanya sekedar pada teknologinya saja, tetapi tata kelolanya juga. Ini yang kami sampaikan mengapa kami sampai punya pejabat penghubung dan admin di setiap organisasi perangkat daerah,” ungkap Dwi Cahyono.

Selain itu, lanjut Dwi Cahyono, untuk memperkuat tata kelola layanan aduan. Semua pejabat pengelola dan admin di OPD akan dilakukan evaluasi setiap satu bulan sekali, tiga bulan sekali sampai ke per semester sekali.

“Hal ini kami lakukan untuk memperkuat sistem tata kelola, yang kemudian evaluasi tersebut akan kami sampaikan ke tingkat pimpinan untuk dilakukan tindak lanjut dari aduan masyarakat yang ada di layanan aduan Lapor Sleman” pungkasnya.

Melalui studi tiru ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk melakukan perbaikan terkait layanan aduan, serta penguatan tata kelola yang lebih baik lagi.

Kegiatan studi tiru tersebut diakhiri dengan diskusi teknis, tukar cindera mata dan foto bersama.

Radio Kota Santri (RKS) Dinkominfo Kabupaten Pekalongan memperkuat perannya sebagai media komunikasi publik melalui podcast “Ngopi Bareng Mas Kirman” yang digelar di Wisata Lolong Adventure, Kamis (10/09/2026). Dikemas secara interaktif, podcast ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah dengan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan media daerah agar semakin adaptif terhadap perkembangan digital. Episode perdana tersebut terselenggara melalui sinergi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah.

Plt. Bupati Pekalongan, H. Sukirman, S.S., M.S., menyampaikan bahwa pengembangan RKS menjadi bagian penting dalam memperkuat komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Menurutnya, media milik daerah perlu terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Kehadiran podcast dinilai dapat membuat penyampaian informasi pemerintahan berlangsung lebih komunikatif, interaktif, dan mudah diterima masyarakat.

"Ini merupakan sinergitas dalam hal kita mendorong penyiaran dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kita memiliki Radio Kota Santri sendiri, dan ini akan terus kita tingkatkan karena sarana ini penting untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat," ujar Sukirman.

Menurut Sukirman, format podcast juga memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi dua arah sehingga pemerintah dapat memperoleh berbagai masukan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat secara lebih langsung. Ke depan, keberlangsungan “Ngopi Bareng Mas Kirman” akan didukung melalui penguatan kolaborasi antara Pemkab Pekalongan, Dinkominfo, dan KPID Jawa Tengah.

Pembahasan dalam podcast nantinya tidak terbatas pada isu pemerintahan. RKS juga membuka ruang bagi narasumber dari berbagai bidang, seperti pengamat ekonomi dan politik, untuk mengulas persoalan strategis yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pengembangan pariwisata dan peluang investasi menjadi salah satu isu yang dapat diangkat. Selain itu, konsep dialog juga berpeluang dikembangkan dengan menghadirkan masyarakat secara langsung dalam suasana “ngopi bareng”, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Perwakilan KPID Provinsi Jawa Tengah, Huda, turut memberikan apresiasi atas langkah yang dilakukan RKS Dinkominfo Kabupaten Pekalongan. Menurutnya, kehadiran ruang dialog semacam ini sejalan dengan prinsip penyiaran lokal yang sehat dan demokratis, terutama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta berinteraksi secara terbuka dengan pemerintah.

"Keberadaan program ini sangat bagus dan masuk dalam kategori tersebut. Semoga LPPL Radio Kota Santri ini bisa menjadi percontohan bagi LPPL di seluruh Jawa Tengah maupun di Indonesia," ungkap Huda.

KPID Jawa Tengah berharap RKS dapat mempertahankan sekaligus mengembangkan inovasi penyiarannya secara berkelanjutan. Penguatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta dukungan sarana dan prasarana juga dinilai penting agar RKS mampu menghasilkan produk jurnalistik yang semakin berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui penguatan media penyiaran yang dipadukan dengan platform digital, RKS Dinkominfo Kabupaten Pekalongan diharapkan semakin hadir sebagai ruang komunikasi publik yang informatif, interaktif, dan responsif. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan informasi mengenai pembangunan, kemasyarakatan, dan penyelenggaraan pemerintahan dapat diterima masyarakat secara efektif, transparan, dan menjangkau lebih luas.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan melaksanakan latihan upacara bendera di halaman kantor Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Kamis (13/8/2026).

Kegiatan latihan diikuti oleh seluruh pegawai Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dengan penuh disiplin dan semangat. Latihan ini bertujuan untuk menyamakan gerakan, tata urutan pelaksanaan upacara, serta meningkatkan kesiapan seluruh peserta agar pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan khidmat.

Selain sebagai persiapan teknis, latihan upacara juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kekompakan di lingkungan kerja. Melalui latihan yang dilakukan secara bersama-sama, seluruh peserta diharapkan dapat memahami peran dan tugas masing-masing saat pelaksanaan upacara berlangsung.

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan upacara perlu dipersiapkan dengan baik sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan.

Melalui kegiatan latihan ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berharap pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang dapat berjalan optimal. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Pekalongan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Geoportal dalam Rangka Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 pada tanggal 4–5 Agustus 2026.

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Paijal Imron, S.IP., ini diikuti oleh perwakilan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Bimbingan teknis menghadirkan narasumber dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah yang memberikan materi terkait pengelolaan data geospasial dan pemanfaatan Geoportal.

Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan, pemutakhiran, dan publikasi data geospasial melalui Geoportal Kabupaten Pekalongan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan data geospasial yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses.

Penguatan Simpul Jaringan Informasi Geospasial diharapkan dapat mendukung penyediaan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data di Kabupaten Pekalongan.

Keluarga Besar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan mengawali rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan kegiatan Jalan Sehat, Jumat (31/7/2026).

Kegiatan yang diikuti oleh ASN, pegawai non-ASN, serta mahasiswa dan siswa magang ini menjadi momentum untuk menjaga kebugaran sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan kerja. Jalan sehat dilaksanakan mengelilingi kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan dengan penuh semangat dan antusiasme.

Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan yang menganjurkan pelaksanaan aktivitas fisik bagi ASN dan masyarakat sebagai upaya menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran, serta memperkuat semangat kebersamaan.

Setelah menyelesaikan rute jalan sehat, peserta menikmati hidangan ringan yang telah disediakan dan mengikuti pembagian doorprize yang semakin menambah semarak suasana.

Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat hidup sehat, gotong royong, dan nasionalisme terus tumbuh dalam menyambut Bulan Kemerdekaan serta peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.