Surakarta – Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan di Adhiwangsa Hotel & Convention, Surakarta pada tanggal 30-31 Januari 2024.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Supriyadi, S.E., M.M dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Paijal Imron, S.IP menghadiri secara langsung acara tersebut.

Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Rhiena Retnaningrum, S.H. Dalam sambutannya disampaikan tujuan diselenggarakannya acara ini adalah sebagai forum komunikasi dan diskusi Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengetahui isu strategis, permasalahan Pembangunan, dan usulan kegiatan prioritas tahun 2025. Terdapat 6 (enam) fokus cakupan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, yaitu : Penyempuurnaan peta proses bisnis berbasis digital, Evaluasi struktur organisasi berbasis proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, pemetaan kesenjangan antara kompetensi dan kinerja, manajemen organisasi berbasis risiko dan riset yang didukung data berbasis IT, perluasan jejaring dan kerja sama daerah.

“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten /Kota di Jawa Tengah sebagai leading sector dalam penyelenggaraan digitalisasi pemerintahan serta perluasan jejaring dan sinergi dengan para pengampu kepentingan terkait digitalisasi sudah seharusnya mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk bisa memenuhi amanat tersebut’ ujar Rhiena.

Pada acara ini hadir 3 (tiga) narasumber, yaitu Dr. rer. Nat. Jayadi, S.Si, M.SE, MA (Bappenas), Sunaryo Joko Purnomo, S.Si., M.T. (Bappeda Provinsi Jawa Tengah), dan Prof. Dr. Pujiono, S.H., M.Hum. (Universitas Diponegoro).

Narasumber dari Bappenas menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh provinsi Jawa Tengah, yaitu : visi Indonesia Emas dalam RPJPN 2025-2045, ruang lingkup wilayah dan functional region pada super corridor di Jawa Tengah, arah kebijakan RPJPN 2025-2045 pada aspek transformasi digital dan SPBE, serta pada aspek keamanan siber.

Narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Arah kebijkan dan prioritas Pembangunan urusan Kominfo ini agar bisa juga dijalankan di Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.

Narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyampaian Politik Hukum Peningkatan Keamanan Informasi dalam menjaga kerahasiaan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan mengikuti acara ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan siap mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit SPBE/TIK untuk penguatan aspek pemerintahan digital provinsi Jawa Tengah.