KAJEN –  Fadia Arafiq – Riswadi resmi menjadi Bupati  - Wakil Bupati Pekalongan setelah diambil sumpahnya dan dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Minggu (27/6/2021) pagi. Pelantikan dihadiri undangan terbatas dan disiarkan secara live streaming melalui channel  You Tube Pemprov Jawa Tengah.

Fadia – Riswadi dilantik sebagai Bupati Pekalongan  dan  Wakil Bupati Pekalongan setelah unggul dari pasangan Asip Kholbihi – Sumarwati dalam Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2020. Sebelumnya, Fadia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan Periode Tahun 2011-2016 berpasangan dengan Bupati Antono.

Gubernur Ganjar Pranowo dalam sambutannya memberikan apresiasi karena pelantikan yang dilaksanakan pada Hari Minggu. “Begitu saya  diminta untuk melantik pada Hari Minggu, saya bersemangat. Sepertinya anda akan mengambil inisiatif dan mengikhlaskan diri tanpa kenal waktu, hari libur pun anda bekerja, Hari Minggu, untuk bekerja melayani rakyat,” ungkap Ganjar. Oleh karena itu, dia berharap  momen tersebut dapat dijadikan pengingat. “Mulai hari ini, anda bersama Bapak Riswadi akan membawa kapal Kabupaten Pekalongan untuk menyelesaikan persoalan, yang pas anda dilantik, situasinya bukan situasi yang baik-baik saja, situasinya yang tidak mudah,” tutur Ganjar.

(Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo saat melantik Hj. Fadia Arafiq dan H. Riswadi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Periode 2021-2026 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang dan disiarkan melalui Channel Youtube Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Pekalongan, Minggu (27/6/2021) )

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar juga menyampaikan pesan-pesan, yang pertama, agar Bupati dan Wakil Bupati untuk pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme,serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pesan kedua, yaitu, tidak meminta  atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan. “ Saya ingatkan dari awal, jika birokrasi masih ke kiri dan ke kanan, seringkali off side, undang Tim Kopsurgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK.   Nanti akan dilihat mitigasi pencegahan korupsi  di daerah itu seperti apa. Kalau tidak gratifikasi bentuk-bentuk hadiah, biasanya komisi-komisi,” ujar Ganjar. 

Sektor-sektor yang rawan gratifikasi atau komisi di daerah, menurut Ganjar, antara lain lelang atau pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, dan perijinan. “Kalau jabatan diganti karena kompetensinya, monggo (silakan). Tapi tidak dengan jual beli jabatan,”imbuh Ganjar.