Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Pekalongan mengikuti Sosialisasi Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah secara daring, Kamis (4/6/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) serta diikuti oleh seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah. Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme, indikator, dan proses evaluasi kinerja pemerintah digital, sekaligus mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.

Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Pemdi) merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital pada instansi pemerintah. Hasil evaluasi tersebut menjadi gambaran capaian kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan transformasi digital, mulai dari aspek tata kelola, layanan digital, pemanfaatan teknologi informasi, hingga integrasi sistem pemerintahan.

Selain menjadi alat ukur, nilai evaluasi Pemdi juga mencerminkan kualitas layanan digital yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah didorong untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis digital agar semakin efektif, efisien, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Dinkominfo Kabupaten Pekalongan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026, termasuk strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital di daerah.

Dinkominfo Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk terus mendukung percepatan transformasi digital melalui penguatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan integrasi layanan digital, serta pengembangan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, responsif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas.