Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan melalui Bidang Penyelenggaraan E-government melaksanakan kegiatan Studi Tiru Penerapan Smart City di Kabupaten Banyumas. Kegiatan dilaksanakan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas (6/2/2024).
Apa itu Smart City? Smart City adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosisal dalam sebuah Kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.
[Gambar]
Tujuan kegiatan studi tiru ini adalah untuk menggali lebih dalam mengenai hal-hal yang diperlukan dalam pendampingan Penyusunan Masterplan Smart City oleh Kemenkominfo karena Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu kabupaten/kota yang terpilih untuk mendapatkan pendampingan penyusunan Masterplan Smart City di tahun 2024 ini.
Rombongan diterima oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Drs. Yayah Setiono, M.M didampingi oleh Kepala Bidang Aptika Dinkominfo Kabupaten Banyumas, Hendriarto Wigunawan, ST, MAP, MA, beserta staf bidang Aptika Dinkominfo Kabupaten Banyumas.
Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Banyumas, dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E., M.M., kemudian paparan, selanjutnya sesi tanya jawab.
[Gambar]
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membawa manfaat untuk Kabupaten Pekalongan dalam Penyusunan Masterplan dan Penerapan Smart City yang baru akan dilakukan
Rabu, 7 Februari 2024
Surakarta – Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan mengikuti Rapat Koordinasi Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan di Adhiwangsa Hotel & Convention, Surakarta pada tanggal 30-31 Januari 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Supriyadi, S.E., M.M dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Paijal Imron, S.IP menghadiri secara langsung acara tersebut.
Acara dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, Rhiena Retnaningrum, S.H. Dalam sambutannya disampaikan tujuan diselenggarakannya acara ini adalah sebagai forum komunikasi dan diskusi Dinas Komunikasi dan Informatika se-Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengetahui isu strategis, permasalahan Pembangunan, dan usulan kegiatan prioritas tahun 2025. Terdapat 6 (enam) fokus cakupan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif, yaitu : Penyempuurnaan peta proses bisnis berbasis digital, Evaluasi struktur organisasi berbasis proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, pemetaan kesenjangan antara kompetensi dan kinerja, manajemen organisasi berbasis risiko dan riset yang didukung data berbasis IT, perluasan jejaring dan kerja sama daerah.
“Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten /Kota di Jawa Tengah sebagai leading sector dalam penyelenggaraan digitalisasi pemerintahan serta perluasan jejaring dan sinergi dengan para pengampu kepentingan terkait digitalisasi sudah seharusnya mendapatkan alokasi anggaran yang cukup untuk bisa memenuhi amanat tersebut’ ujar Rhiena.
Pada acara ini hadir 3 (tiga) narasumber, yaitu Dr. rer. Nat. Jayadi, S.Si, M.SE, MA (Bappenas), Sunaryo Joko Purnomo, S.Si., M.T. (Bappeda Provinsi Jawa Tengah), dan Prof. Dr. Pujiono, S.H., M.Hum. (Universitas Diponegoro).
Narasumber dari Bappenas menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh provinsi Jawa Tengah, yaitu : visi Indonesia Emas dalam RPJPN 2025-2045, ruang lingkup wilayah dan functional region pada super corridor di Jawa Tengah, arah kebijakan RPJPN 2025-2045 pada aspek transformasi digital dan SPBE, serta pada aspek keamanan siber.
Narasumber dari Bappeda Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Arah kebijkan dan prioritas Pembangunan urusan Kominfo ini agar bisa juga dijalankan di Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah.
Narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyampaian Politik Hukum Peningkatan Keamanan Informasi dalam menjaga kerahasiaan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dengan mengikuti acara ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan siap mendukung percepatan digitalisasi pelayanan publik dan pelaksanaan audit SPBE/TIK untuk penguatan aspek pemerintahan digital provinsi Jawa Tengah.
Jumat, 2 Februari 2024
Dinkominfo Kabupaten Pekalongan mendampingi Desa Paninggaran, mengikuti Launching Internet Desa 2024 oleh Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah secara daring di Aula Desa Paninggaran Kecamatan Paninggaran (24/01/2024).
Peluncuran Internet Desa dilaksanakan dalam rangka menerjemahkan arahan Presiden RI, terkait percepatan transformasi digital, dalam rangka meningkatkan komunikasi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Indonesia.
[Gambar]
Peluncuran dilakukan oleh Penjabat Gubernur Jateng Nana Sudjana, didampingi Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum, perwakilan PT Telkom Regional IV Jateng-DIY Vera Febrayanti, Ketua MUI Jateng KH Ahmad Darodji dan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Jateng Agung Hariyadi, di Gradhika Bhakti Praja.
Tahun ini ada 215 desa yang mendapatkan bantuan saluran internet, dengan dikomandani Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jateng. Desa Paninggaran, Kecamatan Paninggaran menjadi salah satu desa yang mendapatkan bantuan saluran internet tersebut.
Dengan demikian desa yang tersambung program Internet Desa sejak 2022 hingga 2024 sebanyak 599 desa. Dengan rincian, 2022 ada 53 desa, 2023 sebanyak 331 desa, dan 2024 sejumlah 215 desa.
Kamis, 25 Januari 2024
Dinkominfo melaksanakan Rapat Koordinasi Penilaian Indeks Keamanan Informasi (KAMI) di aula Dinkominfo Kabupaten Pekalongan (18/01/2024). Kegiatan dihadiri oleh tim internal Penilaian Indeks KAMI yaitu dari Bidang Statistik dan Persandian dan Bidang Penyelenggaran E-government.
Kegiatan dilaksanakan untuk persiapan penilaian Indeks KAMI di Kabupaten Pekalongan. Dijelaskan, Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi.
[Gambar]
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kominfo, Paijal Imran, S.IP. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan harapan agar penilaian Indeks KAMI dapat meningkat dari tahun sebelumnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Ir. Sri Megawati. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan tentang penentuan lokus dan pemenuhan data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian indeks KAMI.
[Gambar]
Kegiatan diakhiri dengan pendalaman indikator yang ada dalam penilaian Indeks KAMI dengan tujuan agar data dukung dapat dipenuhi secara tepat.
Jumat, 19 Januari 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Kegiatan Staff Meeting di aula Dinkominfo Kabupaten Pekalongan (4/01/2024).
Kegiatan dihadiri oleh seluruh karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan. Staff Meeting dilaksanakan dengan tujuan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2024.
[Gambar]
Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Paijal Imran, S.IP dan dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Supriyadi, S.E. , M.M.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinkominfo menyampaikan realisasi tahun 2023 dan mengingatkan kepada Kepala Bidang untuk merancang kegiatan satu tahun ke depan. Masing-masing Kepala Bidang mengenai rencana kegiatan di tahun 2024. Dimulai dari Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government, kemudian Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, dan Bidang Sekretariat.
[Gambar]
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan.
Kamis, 4 Januari 2024
Presiden Jokowi mengunjungi Kabupaten Pekalongan dalam rangka Percepatan Tanam Padi dan Olah Lahan Pertanian. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023.
[Gambar]
Rangkaian kunjungannya antara lain mengunjungi proses tanam perdana padi untuk MT (Masa Tanam) 1 di Desa Kaibahan, Kecamatan Kesesi, memberikan pembinaan kepada kurang lebih 25 ribu undagan yang terdiri dari para penyuluh pertanian, Babinsa, pengecer pupuk, serta petani se-Jawa Tengah di Alun-alun Kajen, kunjungan ke SMK Negeri 1 Kedungwuni, serta Gudang Bulog Wiradesa.
[Gambar]
Kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut disambut dan didampingi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tuan rumah tampak hadir mendampingi Pj. Gubenur Jawa Tengah – Nana Sudjana, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Panglima TNI Jenderal TNI H. Agus Subiyanto serta sejumlah anggota DPR RI dan DPRD, Wakil Bupati Pekalongan Riswadi, Sekda Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar beserta jajaran pejabat di Lingkungan Pemkab Pekalongan.
[Gambar]
Dalam rangkaian kunjungannya, Presiden memberikan beberapa bantuan baik kepada para petani maupun sekolah, yaitu berupa tiga rumah pompa di tiga kecamatan, bantuan mobil listrik di SMK Negeri 1 Kedungwun dan bantuan di Kecamatan Bojong.
[Gambar]
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga menggelar kuis kepada semua yang hadir dengan hadiah sepeda.
Rabu, 13 Desember 2023
KAJEN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar mengharapkan kegiatan sosialisasi tatap muka dapat menjadi kanal informasi terbuka bagi masyarakat. Hal itu disampaikan sekda dalam sambutan pada Kegiatan Sosialisasi Tatap Muka “Gempur Rokok Ilegal” di Halaman Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pekalongan, Sabtu (28/10/2023) malam.
[Gambar]
Sekda mengapresiasi kegiatan tersebut . Dia mengajak peserta sosialisasi yang berasal UIN KH Abdurrahman Wahid, UMPP, PKSDU UNDIP, ITS NU, STAIKAP, dan Karang Taruna Kabupaten Pekalongan untuk turut mensosialisasikan ciri-ciri rokok ilegal dan dampaknya bagi negara.
"Kegiatan seperti ini harus terus diagendakan, karena ini sebagai sarana informasi Terbuka bagi masyarakat kabupaten Pekalongan, silahkan bisa manfaatkan untuk menyampaikan saran, ide dan gagasan serta informasi dari masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan," terang Akbar.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Pekalongan, Supriyadi SE MM, menyampaikan, kegiatan sengaja digelar di halaman kantor Dinkominfo Kabupaten Pekalongan dengan konsep lesehan dan mengusung hiburan baik tradisional maupun modern. Sosialisasi menampilkan Tari Renggong Manis, Tari Geol Denok, dan live music band lokal. Dia berharap kegiatan serupa dapat rutin digelar di tempat yang sama dengan mengangkat tema-tema kekinian yang update.
Dalam kegiatan tersebut, Supriyadi juga menyampaikan bahwa masyarakat dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun melalui kanal Laporan Aduan Lapor Bupati melalui pesan ke nomor What’s App 085600900300 . Menurutnya, nomor tersebut cukup mudah untuk dihafalkan, sehingga diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memanfaatkan saluran pengaduan tersebut.
[Gambar]
"Acara sosialisasi Gempur Rokok Ilegal malam ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya digelar di Terminal Pasar Sragi kabupaten Pekalongan Minggu lalu dan sosialisasi selanjutkan akan digelar di Halaman Kecamatan Bojong," terang Supriyadi.
Sementara itu, narasumber sosialisasi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kabupaten Pekalongan, Wahyu Kuncoro, ST MT menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang mendapatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Alokasi DBHCHT di Kabupaten Pekalongan untuk sektor Kesehatan, Kesejahteraan masyarakat dan Penegakan Hukum yang berupa Sosialisasi dan Penindakan.
"DBHCHT itu berasal dari cukai rokok dan hasil tembakau lainnya yang harus di berikan ke Negara, namun akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk misalnya, pembayaran premi BPJS Kesehatan, untuk bantuan langsung tunai (BLT), pembelian alat-alat kesehatan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja serta sosialisasi seperti pada malam ini," terang Wahyu.
Narasumber lainnya, Kepala Kantor Bea Cukai Tegal, Yudiyarto SE menjelaskan mengenai ciri-ciri rokok ilegal seperti rokok polosan atau tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai, dan rokok dengan pita cukai berbeda.
[Gambar]
Sosialisasi mendapatkan antusiasme yang tinggi dari peserta. Sejumlah peserta sosialisasi sempat mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Bahkan, MC terpaksa membatasi jumlah penanya karena keterbatasan waktu dan meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan pada sosialisasi yang akan digelar selanjutnya atau melalui fitur Live Chat YouTube RKS TV saat live streaming kegiatan sosialisasi.*) Tim Dinkominfo
Senin, 30 Oktober 2023
KAJEN – Ratusan petani tembakau di Kabupaten Pekalongan menerima bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahap II Tahun Anggaran 2023.
BLT DBHCHT diserahkan oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, kepada sebanyak 336 petani dan buruh tani di wilayah Kecamatan Petungkriyono, Selasa (26/09/2023), di Gedung Biru PGRI Petungkriyono.
Sebelumnya, Bupati Fadia Arafiq menyerahkan bantuan secara simbolis kepada penyandang disabilitas Petungkriono, Winda Amalia, dan Elisiana dari Kecamatan Paninggaran.
[Gambar]
Bupati dalam sambutannya berharap BLT dapat bermanfaat bagi para petani tembakau dan keluarganya. “Bapak ibu para petani tembakau, kadang-kadang kita mengalami musim sedang baik, ada musimnya kadang sedang kurang baik. Oleh sebab itu, kami pemerintah Kabupaten Pekalongan, saya sebagai bupati, wajib mensupport, berupaya agar petani bisa mendapatkan bantuan. Meskipun tidak banyak, mudah-mudahan bermanfaat, untuk menambah modal atau membantu memenuhi kebutuhan keluarga,” tuturnya.
[Gambar]
Selain menyalurkan BLT, untuk mendukung usaha para petani tembakau, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga menyalurkan bantuan 2 unit alat perajang tembakau, pengering tembakau dan 10 ton pupuk organik. Pemkab juga membangun 1 paket jalan usaha tani dan memberikan bantuan ternak sapi untuk 9 kelompok. “Berbagai macam bantuan kita turunkan setiap tahun, walaupun saya yakin masih kurang,” imbuh bupati.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, Yudhi Himawan dalam laporannya menyampaikan, petani di wilayah Petungkriyono yang menerima BLT terdiri atas 44 petani tembakau dari Desa Curugmuncar, 257 petani tembakau dari Desa Simego, dan 35 orang dari Desa Tlogopakis.
Selain kepada petani dan buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Petungkriyono, Pemkab Pekalongan juga akan menyalurkan BLT DBHCHT Tahap II, kepada 37 petani dan buruh tani tembakau di wilayah Kecamatan Paninggaran, pada Rabu (27/09/2023) di Aula Kecamatan Paninggaran. Penerima BLT terdiri atas 25 petani dan buruh tani di Desa Domiyang dan 12 petani dan buruh tani di Desa Tenogo.
[Gambar]
Dijelaskan Yudhi, nominal BLT DBHCHT Tahun Anggaran 2023 yang disalurkan yaitu Rp. 300.000 per bulan selama 4 bulan, yang diberikan dalam 2 tahap. “Tahap I untuk alokasi bulan Juni – Juli total yang diterima Rp. 600.000 per orang dan sudah disalurkan pada bulan Agustus,” ujar Yudi.
Pada tahap II untuk alokasi bulan Agustus – September ini, para petani tembakau kembali menerima BLT sebesar Rp. 600.000 per orang.
[Gambar]
Penyaluran BLT DBHCHT dihadiri Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pekalongan, Kepala Dinas PMD Kepala DPU Taru, Kepala Dinkominfo, DKPP Kabupaten Pekalongan, dan para kabag Setda Kabupaten Pekalongan, Camat Petungkriyono, Camat Paninggaran, dan tokoh masyarakat setempat.*) Tim Dinkominfo Kab. Pekalongan
Rabu, 27 September 2023
Selasa, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan melakukan pemeliharaan Jaringan pada beberapa titik lokasi yaitu DPU TARU, Dinas PMD, Dinperindag, Wifi publik Pendopo dan Alun-alun (19/9/2023).
[Gambar]
Kegiatan tersebut dilakukan guna menjaga jaringan internet OPD selalu optimal. Permasalahan yang sering terjadi yaitu jaringan kabel putus, serangan serangga, kerusakan perangkat router dan perangkat jaringan lainnya.
[Gambar]
Direncakan pada Tahun Anggaran berikutnya seluruh supply internet OPD akan terpusat di Dinkominfo, sehingga pemeliharaan jaringan harus rutin dilaksanakan.
Selasa, 19 September 2023